21/08/19

Kominfo Blokir Penuh Akses Internet Di Papua Dan Papua Barat

Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan untuk menutup akses internet untuk sementara di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat. Keputusan tersebut diambil dengan tujuan untuk mempercepat proses pemulihan keamanan di sana sekaligus mencegah penyebaran berita palsu.

Keputusan tersebut diambil setelah Kementerian Kominfo melakukan koordinasi dengan penegak hukum dan berbagai instansi terkait. Melalui pernyataan resmi, Kementerian Kominfo menjelaskan bahwa mereka telah memblokir penuh akses internet di Papua dan Papua Barat mulai 21 Agustus 2019.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika Ri memutuskan untuk memblokir sementara semua layanan internet hingga suasana Papua kembali normal dan kondusif," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu.

Kominfo Blokir Penuh Akses Internet Di Papua Dan Papua Barat

Ini adalah kedua kalinya Kementerian Kominfo melakukan pembatasan akses komunikasi dan internet di Papua pasca kerusuhan yang pecah di Manokwari, Papua Barat.

Pihak Kominfo tidak menjelaskan sampai kapan pembatasan ini akan dilakukan. Ferdinandus hanya menegaskan bahwa pembatasan akan dicabut setelah situasi kembali kondusif.

Sebelumnya Kominfo telah melakukan pembatasan dengan memperlambat akses internet di Papua. Alasannya, Kominfo ingin mencegah penyebaran berita palsu yang dapat memperkeruh suasana di sana.

"Kementerian Kominfo telah melakukan pelambatan akses pada wilayah Papua yang terjadi kerusuhan seperti Manokwari, Jayapura dan Timika," jelas Ferdinandus.

Kerusuhan sempat pecah di Manowakri, Papua Barat pada 19 Agustus 2019. Kerusuhan tersebut diawali dengan warga yang menggelar demonstrasi dengan membakar ban bekas dan meletakan pohon di beberapa jalan utama di Manokwari.

Demo tersebut berjalan anarkis karena massa melemparkan pecahan botol dan merobohkan beberapa papan reklame serta lampu lalu lintas di Jalan Yos Sudarso. Kantor DPRD Papua Barat bahkan menjadi sasaran dari aksi anarkis warga.

Aksi demonstrasi di Papua tersebut merupakan respon dari tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan oleh ormas masyarakat dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya dan Semarang.