12/08/19

Ini Tampilan Baru Situs Kemenperin Untuk Mengecek IMEI Ponsel

Situs untuk memeriksa IMEI gadget yang dimiliki oleh Kemenperin sempat tidak dapat digunakan pada awal Juli lalu akan tetapi saat ini situs tersebut telah dapat digunakan kembali.

Sebelumnya, situs cek IMEI milik Kementerian Perindustrian dengan alamat URL https://kemenperin.go.id/imei ketika diakses menampilkan pengumuman bahwa Kemenperin akan menyediakan situs khusus untuk dapat dapat mengecek IMEI ponsel sehingga dapat memberikan layanan terbaik.

Kini para pengguna akan dialihkan ke alamat URL baru yaitu https://imei.kemenperin.go.id.
Tampilan situs tersebut sekarang pun dibuat lebih menarik dengan nuansa biru dibandingkan sebelumnya yang hanya warna putih-hijau yang terlihat kaku.

Ini Tampilan Baru Situs Kemenperin Untuk Mengecek IMEI Ponsel

Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa mereka akan memblokir peredaran ponsel ilegal atau black market di Indonesia melalui nomor IMEI ini. Jika nomor IMEI pada sebuah ponsel tidak terdaftar di database yang dimiliki oleh Kemenperin maka kemungkinan besar ponsel tersebut adalah produk ilegal atau black market.

Untuk mengecek nomor IMEI ponsel anda, pertama-tama anda harus mengetahui nomor IMEI dari perangkat anda yang dapat ditemukan di kota ataupun melalui nomor USSD *#06#. Nantinya akan muncul nomor IMEI berikut dengan serial ponsel.

Setelah itu, anda hanya perlu mencatat nomor IMEI tersebut dan mengeceknya di halaman pengecekan IMEI yang dimiliki oleh Kemenperin.

Masukan 15 digit angka IMEI yang telah anda catat tadi kemudia tekan tombol "Simpan". Jika IMEI tersebut terdaftar maka akan muncul tulisan "IMEI Terdaftar Di Database Kemenperin". Jika nomor IMEI tersebut tidak ditemukan akan muncul keterangan bahwa ponsel tersebut tidak terdaftar.

Pemerintah saat ini tengah menggodok peraturan pemblokiran ponsel black market yang banyak beredar di Indonesia. Setidaknya tiga kementerian akan terlibat dalam proses pemblokiran ini yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ini Tampilan Baru Situs Kemenperin Untuk Mengecek IMEI Ponsel

Walaupun aturannya baru akan ditanda tangani pada 17 Agustus mendatang akan tetapi Dirjen SDPPI memprediksi bahwa dibutuhkan waktu kurang lebih hingga 6 bulan supaya peraturan ini dapat di dilaksanakan.

Hal ini berarti bahwa jika sesuai dengan jadwal penandatanganan yang dilakukan pada 17 Agustus maka proses pemblokiran baru akan dimulai pada 17 Februari 2020.

Walaupun begitu, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mempercepat proses pemblokiran dalam waktu yang lebih cepat.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa waktu enam bulan merupakan waktu maksimal atau paling lama yang dibutuhkan untuk mengeksekusi peraturan tersebut.